Heru Atmodjo dalam "Dalih Pembunuhan Massal" #Makam Heru Atmodjo dipindahpaksa

Minat saya kepada G-30-S semakin diperkuat ketika, lagi-lagi secara tidak sengaja, bertemu dengan mantan perwira militer yang namanya disebut melalui siaran radio sebagai wakil komandan G-30-S: Heru Atmodjo. Ia seorang letnan kolonel Angkatan Udara. Hampir sepanjang hari pada 1 Oktober 1965 Atmodjo bersama Supardjo dan dipenjara bersama dengannya pula pada 1967-68. Ia mengonfirmasi keaslian dokumen Supardjo itu. Ia bahkan pernah diberi salinannya oleh Supardjo untuk dibaca di dalam penjara.(43) (Menurut Atmodjo, dokumen-dokumen biasanya diselundupkan keluar-masuk penjara oleh para penjaga yang simpati). Atmodjo juga mengonfi rmasi banyak penegasan yang dikemukakan Supardjo dalam dokumen itu. Saya berulang kali berbicara dengan Atmodjo selama tiga tahun dan mengadakan empat wawancara yang direkam dengannya.
          Setelah membaca dokumen Supardjo dan berbicara dengan Heru Atmodjo, saya berkesimpulan perlu ada analisis baru mengenai G-30-S. (DPM, hlm. 21)

(41) Rekaman sidang Mahmilub terhadap Supardjo pada 1967 tersedia di Museum TNI Satria Mandala, Jakarta, dan Kroch Library di Cornell University. Bagian-bagian tertentu dari rekaman sidang Supardjo digunakan oleh Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 115, 127, 128, 132. Sebelumnya ada juga penemuan sumber primer penting yang terpendam di dalam rekaman Mahmilub. Awal 1980-an, saat membaca rekaman sidang Letkol Heru Atmodjo, Benedict Anderson menemukan laporan otopsi jasad tujuh perwira yang dibunuh G-30-S di Jakarta. Suharto menyembunyikan laporan itu, tapi militer melampirkannya dalam beberapa rekaman sidang Mahmilub sebagai bukti, tanpa menyadari akibatnya di masa mendatang (Anderson, “How Did the Generals Die?”) (DPM, hlm. 45n41)

Catatan:

Atmodjo, Heru (Letnan Kolonel),
     21, 45n41, 56-59, 61, 63, 64-65,

     68-70, 72, 86n17,121n65, 130, 

     135, 155, 159, 160, 166n17, 190, 

     198n40, 311-312, 323, 341n11 

Menulis Buku, Meluruskan Sejarah

ATMAKUSUMAH

Menulis buku membuat saya ingat pada pendapat Gertrude Hartman dalam kata pengantar bukunya, Builders of the Old World, yang terbit tahun 1959.

Katanya, ”Menyebarkan fakta dan gagasan melalui buku, majalah, dan surat kabar adalah salah satu cara terkuat untuk belajar tentang kebenaran mengenai apa yang sedang terjadi di dunia. Kita harus tahu kebenaran, dan kebenaran akan membuat kita bebas.”

Indonesia revokes book-ban law from Suharto days

By IRWAN FIRDAUS, Associated Press Writer – Thu Oct 14, 2:21 am ET


JAKARTA, Indonesia – A landmark decision striking down an Indonesian book-banning law that has been used since the days of ex-dictator Suharto to clamp down on dissent was welcomed Thursday by historians, authors and rights activists.

For more than four decades, the attorney general's office could unilaterally prohibit publication or distribution of books deemed "offensive" or a "threat to public order."

But the Constitutional Court ruled Wednesday such power should rest with a judicial court.

Editorial: Court Speaks, and The Word is Good

The Constitutional Court’s ruling on Wednesday against the Attorney General’s authority to ban books and other printed material is a triumph for Indonesian society and intellectual freedom. 

In ruling that the 1963 law on Securing Printed Material was no longer legally binding, Mahfud MD, the chief of the Constitutional Court, has delivered a verdict that will allow ideas and freedom of expression to flourish. 

Books are the foundation of intellectual rigor and debate. Banning books from being printed or distributed is archaic and detrimental to the development of society. 

In one giant step, the Constitutional Court has propelled the nation and the country into the 21st century. 

Indonesian Government Stripped of Power to Ban Books

Camelia Pasandaran | October 13, 2010

Jakarta.

In a landmark verdict, the Constitutional Court struck out a controversial law that gave the Indonesian Attorney General’s Office the absolute power to ban books it deemed offensive.

“The 1963 Law on Securing Printed Materials whose content could disrupt public order is against the Constitution,” said Mahfud MD, the head of the court. “The law is no longer legally binding.”