23 September 2010

Pendahuluan

Kebenaran tentang perebutan kekuasaan tidak boleh dibikin jelas; pada mulanya ia terjadi tanpa alasan tapi kemudian menjadi masuk akal. Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dianggap sah dan abadi; adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir. Blaise Pascal, Pensées (1670)



Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan salah satu babak kejadian yang terpenting. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan, yang salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh yang lolos dari penculikan, menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pagi hari itu juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI), dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno. Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi Presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melancarkan kudeta. Mereka menyebut nama pemimpin mereka, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal Presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan 30 September (selanjutnya disebut sebagai G-30-S). Dalam sebuah unjuk kekuatan, ratusan prajurit pendukung G-30-S menduduki Medan Merdeka (sekarang Lapangan Monas) di pusat kota. Lalu pada sore dan petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa pasukan di Jawa Tengah menculik lima perwira pimpinan mereka.


Kesulitan memahami G-30-S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan Medan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G-30-S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera para fotografer.

Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Sampai saat itu Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain, Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu. Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pascakemerdekaan. Sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G-30-S maupun Mayor Jenderal Suharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Sukarno. Tidak ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Sukarno.

Suharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Suharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Jika bagi Presiden Sukarno aksi G-30- itu sendiri disebutnya sebagai “riak kecil di tengah samudra besar Revolusi [nasional Indonesia],” sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Suharto peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Sukarno... [baca selanjutnya: 'Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto']

Tidak ada komentar: