Prof. John Roosa: Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965

BULAN September, bisa dibilang sebagai bulan paling bersejarah dalam cerita Indonesia modern. Pada bulan ini, terjadi satu peristiwa yang menjadi penanda lahirnya sebuah rezim politik paling berdarah dan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, rezim Orde Baru.

Cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang meniscayakan kebhinekatunggalikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa.  Setelah September 1965, kita seperti orang mabuk yang berjalan terseok-seok, kumuh, dan sering beringas dalam menggapai dan merumuskan identitas sebagai sebuah bangsa. Tapi mengherankan, tidak banyak studi yang dilakukan dalam masa-masa paling gelap itu. Tidak ada ’seujung kuku’ jika dibandingkan dengan, misalnya, studi tentang Holocaus Nazi/Hitler terhadap bangsa Yahudi di Jerman pada masa Perang Dunia II. Padahal, Peristiwa G30S 1965 dan yang menyertainya, merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah Holocaus dalam rentang skala, waktu, dan jumlah korban yang ditimbulkannya. Kita seperti ingin melupakannya ketimbang merenungkannya, ingin membantahnya ketimbang  memahaminya.

Indonesia revokes book-ban law from Suharto days

By IRWAN FIRDAUS, Associated Press Writer – Thu Oct 14, 2:21 am ET


JAKARTA, Indonesia – A landmark decision striking down an Indonesian book-banning law that has been used since the days of ex-dictator Suharto to clamp down on dissent was welcomed Thursday by historians, authors and rights activists.

For more than four decades, the attorney general's office could unilaterally prohibit publication or distribution of books deemed "offensive" or a "threat to public order."

But the Constitutional Court ruled Wednesday such power should rest with a judicial court.

Editorial: Court Speaks, and The Word is Good

The Constitutional Court’s ruling on Wednesday against the Attorney General’s authority to ban books and other printed material is a triumph for Indonesian society and intellectual freedom. 

In ruling that the 1963 law on Securing Printed Material was no longer legally binding, Mahfud MD, the chief of the Constitutional Court, has delivered a verdict that will allow ideas and freedom of expression to flourish. 

Books are the foundation of intellectual rigor and debate. Banning books from being printed or distributed is archaic and detrimental to the development of society. 

In one giant step, the Constitutional Court has propelled the nation and the country into the 21st century. 

Indonesian Government Stripped of Power to Ban Books

Camelia Pasandaran | October 13, 2010

Jakarta.

In a landmark verdict, the Constitutional Court struck out a controversial law that gave the Indonesian Attorney General’s Office the absolute power to ban books it deemed offensive.

“The 1963 Law on Securing Printed Materials whose content could disrupt public order is against the Constitution,” said Mahfud MD, the head of the court. “The law is no longer legally binding.”

Mahkamah Kontitusi mengabulkan uji materi UU No.4/PNPS/1963

Siaran Pers Institut Sejarah Sosial Indonesia

Hari ini, Rabu, 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi atas UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, terhadap UUD 1945. Permohonan itu diajukan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) serta sejumlah pemohon lain.

Selama hampir setengah abad, rezim-rezim yang memerintah negeri ini menggunakan UU tersebut sebagai dasar hukum untuk memberangus kebebasan berekpresi warga. Dalam kurun waktu tersebut lebih dari dua ribu judul buku yang diproduksi dengan tujuan menyampaikan informasi, hasil-hasil studi, pendapat, cita-cita, dan refleksi, dilarang dan dibakar oleh penguasa. Oleh karena itu, sungguh tepat keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini untuk mengembalikan rel kehidupan bangsa di atas konstitusi.

Keputusan ini disambut baik oleh semua pihak yang memperjuangkan kebenaran, keadilan dan hak-hak asasi manusia: para akademisi di universitas, praktisi pendidikan di berbagai jenjang, para penulis dan pekerja kreatif lainnya, penerbit buku, kelompok seniman, dan banyak lainnya. Hari ini adalah tonggak sejarah baru dalam perjuangan membela kebebasan berekspresi. Mengutip intelektual muda Dr. Yudi Latif yang tampil sebagai ahli dalam persidangan ini, “[Hari ini kita menarik] garis batas antara masa lalu dan masa depan, antara otoritarianisme dan demokrasi, antara masyarakat beradab dan masyarakat biadab.”

Bagaimanapun kita perlu mengingat bahwa keberhasilan ini baru merupakan langkah pertama dalam perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi. Masih ada banyak UU dan aturan hukum lain yang menghalangi kebebasan, dan kemenangan hari ini harus mampu menjadi daya dorong untuk mengakhiri otoritarianisme dan kesewenangan dalam hukum.


Jakarta, 13 Oktober 2010

ttd.

Agung Ayu Ratih
Ketua Pengurus Institut Sejarah Sosial Indonesia

Hilmar Farid
Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia

Kuasa Hukum
Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
Nursyahbani Katjasungkana., SH
Nurkholis Hidayat, S.H
Febi Yonesta, S.H
Kiagus Ahmad, BSS.H
Wahyu Wagiman, S.H
Indriaswati Dyah S., S.H., LL.M
Tommy Albert Tobing, S.H.
Muhamad Isnur, S.H.I.
Answer C. Styannes, S.H
Hendrayana, S.H
Sholeh Ali, S.H
Sri Suparyati, S.H., LL.M
Rinto Tri Hasworo, S.H
Ali Nursahid, S.H.I
Al Ghiffari Aqsa, S.H.
Wahyudi Djafar, S.H
Yati Andriyani, S.H
Romi Leo Rinaldo, S.H.
Fransiska, S.H.
Fajri Partama, S.H
Nur Annissa Rizki S, S.H.
Chrisbiantoro, S.H.
Virza Roy Hizzal, S.H. M.H.
Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A.
Ikhana Indah B., S.H.

Ekspresi G30S dengan versi berbeda

1 Oktober 2010 - 08:37 GMT

Andreas Nugroho

BBC Indonesia

Menyajikan cerita atau pandangan lain tentang peristiwa 1965 ternyata bukan hal mudah, walau peristiwa itu sudah berlangsung empat puluh tahun dan penguasa sudah silih berganti. Memang sejumlah buku atau film yang berkisah soal ini mulai banyak bermunculan, namun tidak sedikit pula yang mengalami tekanan atau bahkan dilarang sama sekali.

Banyak orang yang masih mengenang bahwa tanggal 30 September -di jaman Presiden Suharto dulu- merupakan hari pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.

PKI reinstated as 1965 tragedy culprit in school textbooks

The Jakarta Post   |  Mon, 09/18/2006 2:53 PM  |  Adisti Sukma Sawitri, The Jakarta Post, Jakarta

The government's plan to reinstate history textbooks that blame the Indonesian Communist Party for the violence after the 1965 coup attempt is reminiscent of dictator Soeharto's New Order education syllabus, historians say.

They also questioned why the writers of the more objective 2004 text books were interrogated by prosecutors, intelligence agents and the police.

A political scientist from the University of Indonesia, Arbi Sanit criticized the Yudhoyono administration's plan to reinstate the questionable theory in the new school curriculum.

Fear of PKI leads to banning books

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)

The Jakarta Post   |  Thu, 09/30/2010 4:35 PM  |  

Arghea Desafti Hapsari

Indonesia observes the anniversary of the death of seven generals in the 1965 abortive coup, that led to a pogrom against hundreds of thousands of alleged members of the Indonesian Communist Party (PKI).

Forty-five years on, fears of communism linger on in the Attorney General’s Office (AGO), still unwilling to revoke laws allowing the government to ban books on Marxism.

The AGO in 2009 banned books, including John Roosa’s take on the coup, entitled Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (Pretext for Mass Murder The September 30 Movement and Soehartos Coup d’ Etat).

AP Exclusive: Indonesians recount role in massacre

By Anthony Deutsch, Associated Press Writer

SURABAYA, Indonesia — The men bound the thumbs of dozens of suspected communists behind their backs with banana leaves and drove them to a torch-lit jungle clearing. As villagers jeered, the prisoners were killed, one by one.
"There was no resistance," remembers Sulchan, then the 21-year-old deputy commander of an Islamic youth militia. "All of them had their throats cut with a long sword."

Sulchan was a killer in one of the worst atrocities of the 20th century, where up to half a million people were massacred in 1965-66 in a purge of communists backed by the United States government. The bloodbath swept into power the dictator Suharto, who ruled for three decades. Today, Indonesian history books make no mention of any deaths, and government and military officials depict what happened as a necessary national uprising against a communist threat.

PTUN Jakarta Setujui Pelarangan Buku ‘Gerakan 30 September’

[Selasa, 20 July 2010]

Gugatan yang diajukan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) terhadap SK Jaksa Agung yang melarang buku karya John Rossa ditolak oleh majelis hakim PTUN Jakarta.

Harapan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) agar buku terbitannya yang berjudul ‘Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto’ dapat segera beredar, untuk sementara pupus. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru saja menolak gugatan ISSI terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung yang membredel buku karangan John Rossa tersebut.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Guruh Jaya Saputra saat membaca putusan di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Selasa (20/7). SK yang dinyatakan tetap berlaku itu adalah SK Jaksa Agung No. KEP-139/AJA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009.

Rights body wants AGO to clarify ban

The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 12/30/2009 8:52 AM | Headlines

The National Commission on Human Rights has sent a letter to the Attorney General’s Office (AGO) requesting clarification on the latter’s decision to ban five books despite mounting public protests.

The Commission said it would also establish a special team to assess procedures used by the AGO to ban the books.

“If procedures to ban the books violate human rights, we will send letters to the President, House of Representatives and AGO recommending a new mechanism to ban books,” commissioner Yosep Adi Prasetyo told reporters Tuesday.

Human rights leader wants AGO book ban right rescinded

The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 06/15/2010 4:56 PM | National

Chairman of the National Commission of Human Rights Ifdhal Kasim said Wednesday that the Attorney General's Office (AGO) should not have the right to ban books on the basis of threat to public order because this runs counter to the constitution.

According to him, Law No. 4/PNPS/1963 on Pacification of Printed Goods with Content that Could Endanger Public Order and Law No. 16/2004 on the AGO, which grant the AGO the right to supervise and ban books, both contradict the 1945 Constitution.

Ifdhal cited Article 28 of the 1945 Constitution (Second Amendment) that grants freedom for all citizens to “express their thoughts through verbal and written media”.

Pelarangan Buku Membuka Jalan Kekerasan

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/06/15/brk,20100615-255418,id.html

UU Pelarangan Buku Harus Dicabut

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/15/149118/16/1/UU-Pelarangan-Buku-Harus-Dicabut

Sejarah UU Pelarangan Buku versi Adnan Buyung

Adnan Buyung Bersaksi Lawan Pelarangan Buku

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/06/15/brk,20100615-255329,id.html

Ahli nilai Tim Clearing House Kejagung tidak kompeten

http://www.primaironline.com/berita/hukum/ahli-nilai-tim-clearing-house-kejagung-tidak-kompeten

Komnas HAM: Tim Clearing House tutupi akses informasi publik

http://www.primaironline.com/berita/hukum/komnas-ham-tim-clearing-house-tutupi-akses-informasi-publik

Risalah Sidang Perkara Nomor 13&20.PUU-VIII.2010, 10 Mei 2010

http://www.sejarahsosial.org/wp-content/uploads/2010/05/risalah_sidang_Perkara-Nomor-1320.PUU-VIII.2010-10-Mei-2010.pdf

Replik PTUN Mei 2010

http://www.sejarahsosial.org/wp-content/uploads/2010/05/Replik-PTUN-Mei-2010.pdf